DPRD Kota Palangka RayaPalangka Raya
Gunakan APBN, Jembatan Rakumpit Bisa Terwujud
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya, Albert Tombak.
PALANGKA RAYA,GERAKKALTENG.COM -Sampai saat ini transportasi air berupa jasa angkutan kelotok atau perahu . masih diandalkan untuk menuju ke pusat ke Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya.
Kondisi ini bukanlah tanpa sebab, mengingat hingga saat ini infrastruktur berupa jalan darat atau jembatan penghubung belum bisa dilakukan pembangunannya,
Terlepas dari itu semua, maka mencul harapan agar perlunya dibangun jembatan penghubung oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah daerah Kota Palangka Raya itu sendiri.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya, Albert Tombak, pembangunan jembatan di Kecamatan Rakumpit itu bisa terwujud sepanjang mengggunakan dana APBN. Karena jumlah anggaran yang diperlukan kata dia cukup fantastis.
Memang lanjut dia, keinginan maupun permintaan perlu dibangunnya jembatan menuju ke pusat ke Kecamatan Rakumpit itu bukan lagi hanya wacana.
Bahkan hingga saat inipun Pemerintah Kota Palangka Raya sudah melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat melalui balai pekerjaan umum terkait keinginan akan hal itu.
“Ya, sudah ada perincian untuk membangun jembatan itu.Setidaknya anggaran bisa mencapai Rp 60 Miliar lebih,” beber Albert, Rabu (4/3/2020).
Dikatakan, dengan biaya pembangunan sebesar itu, maka jika
menggunakan anggaran daerah pada APBD, otomatis program pembangunan lainnya akan tertunda.
“Bisa-bisa tertunda karena untuk memenuhi anggaran pembangunan jembatan, “tukasnya.
Selebihnya Albert mengungkapkan, usulan pembangunan jembatan penghubung. Itu sejatinya sudah mengemuka sejak tahun 2007. Namun lagi-lagi, keterbatasan anggaran menjadi kendala pembangunan jembatan bisa terealisasi.
“Jadi bisa terwujud sepanjang usulan bisa direalisasikan oleh pihak pusat,”sebutnya.
Semestinya lanjut Albert, apabila infrastruktur pembangunan jembatan tersebut bisa dikerja samakan dengan pusat maka akan lebih baik.
“Sebut saja kementrian yang membuat jembatannya, sedangkan pemko yang membuat jalan pendukung di beberapa titik wilayah yang titik temunya mengandalkan keberadaan,”cetusnya.
Pemko sendiri tambah Albert akan terus memperjuangkan agar harapan adanya infrastruktur jembatan ini bisa terwujud. Salah satunya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementrian terkait.VD