HeadlineKalimantan TengahPalangka Raya

Ini Catatan KPK Terkait Aset Pemkot Palangka Raya

Rekomendasi KPK agar BPKAD melakukan pendataan ulang dan melakukan rekonsiliasi dengan OPD teknis serta Kantor Pertanahan untuk memvalidasi jumlah bidang tanah yang terdata berjumlah 471 bidang. 

PALANGKA RAYA,GERAKKALTENG.COM – Berdasarkan hasil monev khusus manajemen aset daerah, KPK memberikan catatan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap basis data aset, terutama aset tanah yang dimiliki oleh Pemkot Palangka Raya. Rekomendasi KPK agar BPKAD melakukan pendataan ulang dan melakukan rekonsiliasi dengan OPD teknis serta Kantor Pertanahan untuk memvalidasi jumlah bidang tanah yang terdata berjumlah 471 bidang.

Dari jumlah 471 bidang tanah, telah bersertifikat sebanyak 325 bidang dan sisanya sebanyak 146 bidang belum bersertifikat. KPK mengevaluasi target pemda yang hanya menetapkan sertifikasi 2 bidang tanah untuk tahun 2020.

Untuk mengakselerasi proses sertifikasi, KPK meminta Pemkot Palangkaraya mengidentifikasi kembali tanah yang statusnya clean and clear menyiapkan dokumen, melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait pengukuran dan mensinergikan percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL.

Sementara, untuk aset yang bersengketa dengan perorangan atau swasta, KPK meminta agar dilakukan upaya hukum yang maksimal dengan kerja sama kepada Kejaksaan selaku pengacara negara apabila upaya non litigasi tidak efektif.

KPK juga meminta agar Pemkot Palangka Raya melakukan identifikasi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi kewajiban pengembang untuk diserahkan kepada pemda sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Daerah. (agg/sog)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *