DPRD Gunung MasGunung Mas

Raperda Prokes Mulai Diuji Publik

”Uji publik ini merupakan tahapan dari proses pembahasan raperda untuk mendapatkan masukan dari komponen masyarakat, dalam rangka perbaikan draf raperda sebelum ditetapkan DPRD,” ucap Bupati Gumas Jaya S Monong, Senin (17/5/2021).

GERAKKALTENG.com – KUALA KURUN – Tim Satgas Covid-19 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan forum diskusi uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Protokol Kesehatan (Prokes) Kabupaten Gumas tahun 2021.

”Uji publik ini merupakan tahapan dari proses pembahasan raperda untuk mendapatkan masukan dari komponen masyarakat, dalam rangka perbaikan draf raperda sebelum ditetapkan DPRD,” ucap Bupati Gumas Jaya S Monong, Senin (17/5/2021).

Dia mengatakan, percepatan dalam penanganan penyebaran Covid-19 sangat penting dan perlu tindakan cepat dalam pemutusan penyebarannya. Untuk itu, diperlukan payung hukum dalam pelaksanaan pencegahan serta melakukan pendisiplinan masyarakat secara persuasif oleh pihak terkait.

”Amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 mengisyaratkan bahwa dalam penanggulangan bencana, harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan melibatkan peran serta dari seluruh pihak, baik masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah,” ujarnya.

Dia menuturkan, proses keterlibatan masyarakat pada setiap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.

”Sedangkan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, yakni penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, serta pasca bencana,” tutur Jaya.

Dia berharap kepada peserta, agar memanfaatkan forum diskusi uji publik ini untuk saling memberikan masukan, guna penyempurnaan raperda yang akan ditetapkan oleh DPRD, sehingga benar-benar menjadi peraturan daerah yang bermanfaat dan dapat diterapkan.

”Dengan penerapan peraturan daerah ini, setiap bencana yang terjadi akan dapat diselesaikan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh,” pungkasnya. (sog/yog)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *