DPRD Gunung MasGunung Mas

Terkait Desa Adat, DPRD Gumas Gelar RDP

”Dari RDP itu, kami mendorong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan panitia, agar mempercepat proses pembentukan desa adat, sehingga dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),” ucap Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gumas Evandi, Rabu (5/5/2021).

GERAKKALTENG.com – KUALA KURUN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, dengan pokok bahasan yakni terkait desa adat.

RDP ini merupakan tindaklanjut dari usulan masyarakat tiga desa di Kecamatan Manuhing Raya, yakni Tumbang Oroi, Tumbang Samui, dan Luwuk Tukau, yang ingin melakukan pengalihan status menjadi desa adat.

”Dari RDP itu, kami mendorong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan panitia, agar mempercepat proses pembentukan desa adat, sehingga dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),” ucap Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gumas Evandi, Rabu (5/5/2021).

Saat ini, lanjut dia, untuk data dan persyaratan pembentukan desa adat yang disyaratkan dalam Undang-Undang (UU), itu sudah disampaikan oleh panitia dari tiga desa dan kecamatan, kepada panitia pembentukan desa adat tingkat kabupaten.

”Semua data dan syarat sudah lengkap. Sekarang ini, tinggal menunggu panitia tingkat kabupaten untuk melakukan verifikasi. Apakah sudah benar dan sesuai kenyataan. Jika sudah benar dan sesuai, maka akan segera diusulkan ke Bupati Gumas,” ujarnya.

Dalam RDP itu, seluruh pihak sepakat untuk mempercepat proses pembuatan raperda desa adat atas usulan dari tiga desa tadi. Diharapkan pada tahun 2021 ini, dapat dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, sehingga nanti ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

”Anggaran penyusunan raperda hingga penetapan menjadi perda desa adat ini sudah kami siapkan. Hanya saja, ada beberapa proses yang harus dilalui, salah satunya verifikasi data. Apabila itu tidak dilakukan, maka prosesnya tidak akan berjalan,” tuturnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menambahkan, Bapemperda DPRD Kabupaten Gumas juga kecewa, karena Sekretaris Daerah (Sekda) serta Asisten I tidak hadir dalam RDP tersebut. Padahal informasi dari Sekretariat DPRD, undangan RDP itu sudah tersampaikan.

”Kami kecewa karena ketidakhadiran mereka. Seharusnya usulan masyarakat  harus cepat ditanggapi oleh eksekutif dan legislatif. Namun demikian, RDP ini tetap terlaksana dengan singkat, tanpa kehadiran dari sekda dan asisten I,” pungkasnya. (sog/yog)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *