HEADLINEKorupsiLamandau

Diduga Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, Bendahara dan Kades Bunut Ditahan

"Kedua tersangka tersebut yakni Kades Bunut (EH) dan bendahara desa (JR) setelah kita tetapkan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)," ucap Kejari.

FOTO : Tersangka Kasus Korupsi APBdes, saat digiring ke Tahanan Polres Lamandau, Jum’at (1/10/2021).

GERAKKALTENG.com – LAMANDAU – Diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2019 mencapai total Rp 504.000.000, Kepala Desa dan Bendahara Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lamandau. Keduanya dititipkan di rumah tahanan Polres Lamandau, Jumat (1/10/2021).

Kejari Lamandau, Agus Widodo mengatakan bahwa pihaknya hari ini melakukan penahanan untuk perkara dugaan Tipikor yang dilakukan oleh dua tersangka.

“Kedua tersangka tersebut yakni Kades Bunut (EH) dan bendahara desa (JR) setelah kita tetapkan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ucap Kejari.

Dirinya menyebut, jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan perhitungan oleh Inspektorat Lamandau kurang lebih 504 Juta Rupiah didapat dari hasil perhitungan jumlah penarikan dana ADD dan DD tahun anggaran 2019.

Agus Widodo menambahkan, masa tahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan Tipikor.

Ditempat yang sama penasehat hukum kedua tersangka, Fajrul Islamy Akbar mengatakan bahwa kedua tersangka sangat kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang sedang dijalani.

“Klain kita sangat kooperatif dengan masalah ini, jadi untuk mengikuti proses yang di tetapkan oleh PJU,” tutur Fajrul.

Dari keterangan bendahara desa berinisial (JR) tersangka saat pemeriksaan, diakui bahwa sebagian dana digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal berbeda disampaikan (EH) Kades Bunut mengaku tidak menggunakan dana tersebut, namun sebagai Kades dia harus bertanggungjawab sesuai tupoksinya.

Kedua tersangka di kenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maksimal 20 tahun penjara. (Don / Trisandi/sog)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *