DPRD Kotawaringin Timur

Sektor Bagi Hasil Bisa Bantu Tingkatkan PAD

"Terutama dari perkebunan  sawit untuk bisa meningkatkan PAD, supaya APBD Kotim nantinya bisa tembus diangka hingga  Rp 2 triliun lebih pertahun," ungkapnya.

GERAKKALTENG.com – SAMPIT – Sejumlah sektor dinilai bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya adalah sektor bagi hasil.

Disebutkan Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi, tersebut, pemkab harus memperhatikan sektor tersebut, dengan memperjuangkan potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten setempat.

“Terutama dari perkebunan  sawit untuk bisa meningkatkan PAD, supaya APBD Kotim nantinya bisa tembus diangka hingga  Rp 2 triliun lebih pertahun,” ungkapnya.

ApalagiKotim ini salah satu kabupaten yang memiliki wilayah terluas perkebunan kelapa sawit di  Provinsi Kalteng sehingga dengan lahirnya UU RI Nomor 1  2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat bisa di  sinergikan.

Ia menegaskan, jelas dalam Pasal 123 poin (1) Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 111 ayat 1, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya. (2) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya. Bahkan  ditegaskan dalam Penjelasan pasal 123 Ayat (1) jenis DBH lainnya antara lain dapat berupa bagi hasil yang terkait dengan  perkebunan sawit.

“Maka dari itu kami berharap agar pemerintah daerah bisa memperjuangkan sektor bagi hasil ini, terutama untuk  meningkatkan PAD, bisa melalui salah-satunya kerjasama kegiatan CPO. Kami yakin hal ini bisa  menjadi penopang pembangunan kalau bisa terealisasi langsung ke daerah. Karena kita ketahui kelapa sawit menjadi angin segar dan  harapan besar bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak kembali jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),”  timpalnya.

Disisi lain legislator Dapil V ini menekankan, mengingat selama ini hasil pajak yang diambil dari CPO yang mana disetor ke Pemerintah Pusat dan masuk dalam anggaran APBN Pemda  Kotim hanya mendapatkan jatah  Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sehingga perlu adanya terobosan  baru agar daerah mendapatkan PAD yang signifikan untuk  program pembangunan jangka  panjang dan menengah.

“Tentunya ini merupakan  agenda yang bertujuan untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, baik jangka panjang maupun jangka menengah, terutama porsinya untuk meningkatkan program pembangunan yang selama ini masih belum maksimal oleh pemerintah  daerah kita akibat keterbatasan  dari anggaran sejauh ini,” pungkasnya. (Ok/Sog)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *