DPRD Kotawaringin Timur

Berharap BUMD Turut Dongkrak PAD Kotim

“Masyarakat masih bisa menjual kepada perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik. Ini akan jadi persoalan kedepannya kalau kapasitas pengolahan pabrik itu terpenuhi dari hasil produksi kebun milik perusahaan sendiri,” kata Juliansyah (25/5/2022). 

GERAKKALTENG.com – SAMPIT  Peluang menjanjikan yang bisa digarap pemerintah daerah ke depan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yakni dengan membuka usaha dibawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya untuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di daerah ini.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah TS Sos menyebutkan, selama ini PAD bergantung kepada retribusi dan hanya pajak-pajak kecil di daerah. Padahal ada peluang besar yang bisa mendongkrak semua itu. Salah satunya ini adalah BUMD yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit (PKS). Apalagi dengan peluang kelapa sawit ini sangat menjanjikan kedepannya.

“Masyarakat masih bisa menjual kepada perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik. Ini akan jadi persoalan kedepannya kalau kapasitas pengolahan pabrik itu terpenuhi dari hasil produksi kebun milik perusahaan sendiri,” kata Juliansyah (25/5/2022).

Dirinya juga mengatakan bagaimana dengan buah masyarakat ketika perusahaan overload kapasitas sehingga mereka tidak menerima buah dari luar. Disinilah peran pemerintah daerah hadir untuk membangun pabrik sendiri.

“Pembangunan pabrik ini nantinya akan jadi anggaran produktif, karena setiap tahunnya pemerintah akan mendapatkan suntikan PAD dari usaha tersebut, sekarang BUMD kita masih sebatas urusan PDAM saja sementara sektor usaha lain tidak digarap sayangnya ini peluang sebenarnya yang bisa dijadikan terobosan,” Juliansyah.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan pihak DPRD sudah menyuarakan hal itu berulang-ulang kepada pemerintah, khususnya BUMD yang ada, tetapi sejauh ini BUMD itu tidak ada pergerakan sama sekali, dan saat inipihakBUMDhanyamengelolapelabuhanyangadadiDesaPelangsianKecamatan Mentawa Baru Ketapang dan pengelolaanya juga belum maksimal.

“Kalau tidak ada gerakan yang lakukan, reposisi saja struktur BUMD tersebut, sehingga BUMD ini bisa jadi kapal yang berlayar dengan nahkoda yang betul-betul mumpuni untuk menghasilan pundi-pundi keuangan bagi daerah, walupun saat ini mereka sudah mengelola pelabuhan pelangsian, tetapi belum maksimal juga,” tutupnya. (tri/sog)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *