EDUKASI & RISTEK
Ini Terobosan Disdik Kotim Guna Percepat Realisasi TPP
“Intinya masih banyak yang belum masuk datanya. Kalau untuk hangus sebenarnya tidak hangus, hanya saja akan ada keterlambatan atau pembayaran TPP nya tertunda. Maka dari itu sekolah harus cepat memberikan data. Dan THR TPP itu dibayarkan serentak. Kedepan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan percepatan dalam pembayaran TPP,” tegasnya.
![](https://i1.wp.com/gerakkalteng.com/wp-content/uploads/2021/11/33.jpg?resize=780%2C405&ssl=1)
GERAKKALTENG.com – SAMPIT – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan mengubah pola penyampaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para guru di Kotim, hal itu guna mempercepat penyaluran TPP agar tidak ada lagi yang terlambat mengumpulkan data.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kotim, Susiawati bahwa saat ini masih banyak satuan pendidikan di Kotim yang belum menyerahkan data penerima TPP Tunjangan Hari Raya (THR) yang seharusnya sudah disalurkan sejak Maret 2022.
Ada 6 kecamatan yang belum ada laporan karena belum diverifikasi. Di luar 6 kecamatan itu, yang belum masuk datanya ada sekitar 154 Sekolah Dasar (SD). Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 50 SMP yang belum ada datanga,” sebut Susiawati, Kamis 26 Mei 2022.
Lanjutnya, sementara untuk Taman Kanak-kanak (TK) ada satu, kecamatan yang belum ada laporan yakni Kecamatan Baamang, Ketapang, Kota Besi (Kobes), Tualan Hulu, Seranau dan Teluk Sampit.
“Intinya masih banyak yang belum masuk datanya. Kalau untuk hangus sebenarnya tidak hangus, hanya saja akan ada keterlambatan atau pembayaran TPP nya tertunda. Maka dari itu sekolah harus cepat memberikan data. Dan THR TPP itu dibayarkan serentak. Kedepan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan percepatan dalam pembayaran TPP,” tegasnya.
Khususnya kata Susiawati, juga guna percepatan penyerapan anggaran, maka pihaknya akan merubah pola penyampaian data laporannya. Yang berjalan saat ini satuan pendidikan menyampaikan data laporannya masing-masing ke dinas, hanya beberapa yang dikoordinir per kecamatan.
“Insya Allah per 1 Juni 2022 ini sudah kami ubah pola pelaporannya, agar lebih serentak dikoordinir oleh masing-masing korwilnya di Kecamatan. Jadi penyampaian dari dinas cukup satu kali penyampaian ke BKPSDM dan BPKAD. Sekaligus untuk mempererat rasa kebersamaan diantara keluarga besar Disdik juga,” jelasnya. (Rik/Sog)