Lambatnya Pembangunan Proyek Fisik jadi Sorotan Dewan Kotim

SAMPIT- Lambannya realisasi pekerjaan kontraktual di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun instansi lainnya, dinilai dapat menghambat serapan anggaran dan ekonomi berputar di masyarakat. Pasalnya hingga triwulan ketiga bulan Agustus 2022 ini belum juga ada pekerjaan fisik dan lainnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim, Bima Santoso mempertanyakan belum adanya pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah hingga bulan ini. Pihaknya meminta agar segera dilakukan kegiatan fisik, pasalnya, dalam program kerja tahun 2022 ini, seharusnya pembangunan fisik sudah mulai dilakukan, tetapi sayangnya hingga saat ini belum ada terlihat pembangun dilakukan, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

“Kami melihat pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kabupaten lain sudah mulai melakukan pembangunan fisik, karena dalam tahun anggaran 2022 memang sudah seharusnya dimulai, agar nantinya tidak tergesa-gesa ketika tahun anggaran akan habis,” kata Bima Santoso saat dibincangi, Senin (1/8/2022).

Dirinya mengungkapkan, sebenarnya untuk program proyek fisik sudah dibahas tahun 2021 lalu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kini tinggal mereka melaksanakan kegiatannya, supaya anggaran dapat terserap dan infrastruktur berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Kotim, karena waktu yang tinggal lima bulan lagi.

“Pemerintah Kabupaten Kotim melalui satuan organisasi perangkat daerahnya kerap kali melakukan pembangunan fisik
menjelang akhir tahun, sehingga pembangunan tidak jarang tertunda atau bahkan belum selesai. Hal ini tentunya akan mempengaruhi laporan pertangjawaban yang akan berimbas menambah tingkat tingginya Silpa daerah,” ujar Bima Santoso.

“Kami berharap silpa pada tahun anggaran 2022 ini dapat menurun dari tahun sebelumnya, apalagi pembangunan sudah
mulai lancar untuk dilakukan karena pandemi sudah mulai melandai, sehingga tidak ada lagi alasan terhalang lantaran adanya pandemi. Harapan kita agar tak
ada perpanjangan pekerjaan, walaupun itu bagian dari resiko,” tutupnya. (erk/bud)