Gunung Mas

Wabup Gumas Buka Bimtek dan Penyusunan RKA-SKPD

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan pendampingan penyusunan RKA-SKPD Tahun 2023. Kegiatan ini diikuti oleh tim teknis dari SOPD hingga tim dari kecamatan, menggunakan aplikasi Simda NEXT-G/FMIS pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas).

Wakil Bupati (Wabup) Gumas Efrensia LP Umbing menjelaskan pertemuan ini sebagai tindaklanjut dalam rangka mengingkatkan SDM, dalam proses pelaksanaan Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2023, menggunakan Aplikasi Simda Next-G/FMIS berbasis Website. Dimana dalam konsep pembangunan di daerah adalah Smart Human Resources.

“Perlu disampaikan juga bahwa tahun-tahun sebelumnya Pemkab Gumas, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sudah menggunakan Aplikasi SIMDA-Keuangan, sehingga perlu dilakukannya Bimtek dalam penyususnan RKA-SKPD,” ucap Efrensia LP Umbing, pada Selasa (13/12/2022).

Menurut dia, dengan perkembangan dinamika tata kelola keuangan daerah serta telah dikeluarkannya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang PKD, sehingga rangka pelaksanaannya Pemkab telah menggunakan dua aplikasi yaitu SIPD dan Aplikasi Simda Next-G/FMIS. Ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Aplikasi SIMDA-Keuangan sebelumnya.

“Perlu saya sampaikan juga bahwa hasil audit BPK terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah TA 2021 menggunakan Aplikasi SIMDA-Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mendapatkan opini WTP,” ujarnya.

Diapun mengapresiasi serta berterimakasih, kepada semua perserta atas kerjasama, kerja keras, bimbingan Tim dari BPKP yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya, sehingga proses Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2023 serta pengelolaan keuangan daerah menggunakan Aplikasi SIMDA-Keuangan dapat teraplikasi dengan baik.

“Aplikasi ini baru bagi kami, yang mulai di gunakan Tahun 2022 dan 2023 ini, agar kiranya Tim dari BPKP selalu membuka diri untuk dapat berkonsultasi dan berkomunikasi, sehingga penggunaan aplikasi ini dapat terlaksana dengan baik, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” tandas dia. (san/bud)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *