Dukung Kalteng Bebas Kabut Asap, Sahli Yuas Elko Buka Rakor dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Tahun 2024

gerakkalteng.com – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Provinsi Kalteng Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Prov. Kalteng, bertempat di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Palangka Raya, (Selasa, 19/11/2024).

Saat membacakan arahan Plt. Sekda Prov. Kalteng, Sahli Gubernur Yuas Elko mengatakan, bahwa Gubernur Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap, dimana komitmen tersebut harus diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai kehidupan dan pembangunan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah, “maka atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terus bekerja bersama mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2024”, ucapnya.

Menurutnya, karhutla termasuk dalam tipe bencana slow-onset, yang berarti karhutla yang terjadi tidak serta merta, tetapi secara bertahap dari waktu ke waktu, sehingga bisa diamati dan dilakukan pengendalian, dan secara umum karhutla akan mengalami peningkatan risiko ketika memasuki musim kemarau, “maka pengendalian karhutla atau penanggulangan bencana karhutla harus dimaksimalkan pada tahapan pencegahan atau pra bencana”, kata Yuas.

Selanjutnya, berdasarkan filosofi tersebut maka pada tahun 2024 ini, Pemprov Kalteng meningkatkan upaya kesiapsiagaan menghadapi karhutla dengan melaksanakan inovasi Aktivasi Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla pada 64 lokasi yang tersebar pada 14 Kabupaten/Kota.

Diungkapkannya pula, Pos Lapangan tersebut mulai diaktivasi pada saat memasuki musim kemarau sesuai dengan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG, “dan pada tahun 2024 Pemprov Kalteng tidak menetapkan status siaga darurat bencana karhutla, karena dinilai kesiapsiagaan menghadapi karhutla di wilayah Prov. Kalteng pada tahun 2024 relatif memadai”, ungkap Yuas.

Kemudian ia juga menyebut bahwa bencana, termasuk karhutla, tidak hanya memberi dampak kepada masyarakat tertentu saja, tetapi berdampak pada kita semua, “oleh karena itu, mari bersama-sama kita lakukan upaya pengendalian karhutla sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang bebas dari bencana karhutla”, tutupnya.

Sementara Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng Ahmad Toyib, dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan rakor tersebut dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pengendalian karhutla tahun 2024 dan sekaligus mengsinergikan rencana pengendalian karhutla tahun 2025 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, “dengan tujuan semakin sinergisnya rencana pengendalian karhutla yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang memadai, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan”, jelasnya.

Selanjutnya, Pemprov. Kalteng melalui BPBPK dan Dinas Kehutanan Prov. Kalteng melakukan langkah-langkah strategis antara lain mengaktivasi pos-pos lapangan satgas pengendalian karhutla di seluruh Kab/Kota se Kalteng, dengan adanya pos-pos lapangan tersebut di sepanjang musim kemarau maka patroli, sosialisasi, edukasi, deteksi dini dan pemadaman dini karhutla dapat ditingkatkan sehingga dapat mencegah terjadinya karhutla.

“Kami melihat bahwa aktivasi pos lapangan sangat efektif dalam upaya pengendalian karhutla, oleh karena itu upaya tersebut perlu mendapat dukungan nyata dari Kab/Kota se Kalteng dalam bentuk pengalokasian anggaran yang memadai pada tahun 2025”, pungkasnya.

Kegiatan rakor tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 19 s.d 20 November 2024, menghadirkan narasumber Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kemenhut Thomas  Tandi Bua, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto, Plh. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Pramudya Ananta Boga, dan Kepala BMKG Kalteng.

Diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari KPPL Prov Kalteng, UPT KPH Dinas Kehutanan, instansi vertikal, BPBD Kab/Kota se Kalteng, DLH Kab/Kota, Bappeda dan Badan Keuangan Kab/Kota se Kalteng. (Don/mmc)