Karhutla Meluas, DPRD Minta PBS Turun Tangan

Gerakkalteng.com, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, meminta perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah setempat untuk turut membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di luar kawasan konsesi perusahaan.

​Menurutnya, eskalasi karhutla di sejumlah wilayah saat ini memerlukan pengerahan seluruh sumber daya yang tersedia. Perusahaan dinilai memiliki sarana, prasarana, serta peralatan memadai yang dapat diperbantukan untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah api meluas ke kawasan lain.

“Secara aturan, perusahaan bertanggung jawab menjaga arealnya dari ancaman karhutla. Tapi di satu sisi saya tekankan agar perusahaan ini membantu penanganan di luar kawasan,” ujar Ansyari, Selasa, (08/09/26).

Ansyari menilai, keterlibatan PBS di luar wilayah operasional merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat sekaligus bagian dari mitigasi bersama menghadapi bencana asap dan karhutla.

​Ia merinci, sebagian besar perusahaan memiliki fasilitas pendukung yang representatif untuk operasi lapangan, mulai dari mobil tangki air, mesin pompa, selang, hingga personel terlatih.

“Saya minta perusahaan yang punya akomodasi cukup bisa membantu. Ini saatnya kita saling bahu membahu membantu masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

Legislator dari Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana saja. Seluruh unsur, termasuk dunia usaha, perlu mengambil peran aktif sesuai kapasitas masing-masing.

​Kolaborasi lintas sektor, lanjut Ansyari, menjadi faktor krusial agar upaya pemadaman dapat dilakukan secara cepat, masif, dan efektif. Dukungan nyata dari dunia usaha diharapkan mampu memperkuat tim gabungan yang saat ini berjibaku di lapangan.

​Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengendalian karhutla tidak sekadar berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga langkah antisipasi cepat guna mencegah kebakaran berkembang lebih luas dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan serta lingkungan.

“Karena itu seluruh potensi yang ada harus dioptimalkan, apalagi pemerintah juga sudah menginstruksikan agar berbagai upaya penanganan harus dilakukan semua pihak,” pungkasnya.

(rn)