Kelangkaan BBM di Mura, Kuota Subsidi Disorot DPRD

Gerakkalteng.com, Palangka Raya – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, turut menyoroti krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Murung Raya, yang berimbas pada panjangnya antrean masyarakat.

​Yetro menilai kelangkaan tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah kurangnya suplai secara umum. Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari keterbatasan kuota BBM subsidi yang diperparah oleh maraknya praktik pelangsir dan jauhnya rentang distribusi.

“Sebenarnya kurang suplai itu relatif. Yang jadi persoalan selalu itu kan yang subsidi, karena sifatnya jelas terbatas,” ujar Yetro, Selasa,(08/09/26).

Ia menjelaskan bahwa keluhan kelangkaan selalu merujuk pada jenis Pertalite dan Biosolar, sementara pasokan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dex terpantau aman. Keterbatasan kuota BBM bersubsidi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak sebagai celah bisnis.

“Masyarakat ikut mengantre bukan dalam kapasitas keperluan pribadi, tapi untuk melansir atau mengecer lagi sebagai usaha. Sepanjang itu masih ada, barang pasti (terasa) kurang,” tegasnya.

Suburnya praktik pelangsiran ini, lanjut Yetro, juga tidak lepas dari kebiasaan sebagian masyarakat pengguna kendaraan yang menginginkan kepraktisan.

Banyak warga yang akhirnya memilih membeli BBM di tingkat pengecer pinggir jalan karena enggan berpanas-panasan dan mengantre berjam-jam di SPBU.

“Masyarakat kadang berasumsi, daripada antre panjang, mending beli di luar. Padahal harga di luar itu dinamis dan pasti berbeda karena didapat dari pihak kedua atau ketiga,” jelas Yetro.

(rn)