Panwaslu Sorot Proses Pungut dan Hitung Suara

KASONGAN,GERAKKALTENG COM – Proses pemungutan dan perhitungan suara saat hari pencoblosan Pilkada bakal menjadi sorotan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Katingan.

Ketua Panwaslu Katingan Yosafat Eriktovia Kawung mengatakan, pihaknya akan memfokuskan pengawasan saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat banyak poin yang bakal disorot petugas pengawas, yaitu memastikan Ketua PPS telah mengambil sumpah anggota PPS yang namanya tercantum dalam SK PPS, serta memastikan semua anggota PPS sudah memegang SK sebagai anggota PPS.

“Selanjutnya memastikan perlengkapan tempat pemungutan suara, baik berupa jumlah maupun jenis. Kemudian memastikan KPPS telah memasukan semua jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara yang diterima ke dalam berita acara,” ungkapnya, Selasa (26/6).

Selain itu, pihaknya juga bakal bekerja aktif memastikan saksi yang ada di setiap TPS merupakan saksi yang identitasnya tertera dalam surat mandat/tugas dari setiap paslon. Lalu memastikan KPPS telah menjalankan prosedur pemilihan, seperti menjelaskan atau mensimulasikan tata cara pencoblosan yang baik dan benar kepada pemilih.

“Kami juga aka  memastikan KPPS menempel nama pemilih dalam DPT di samping TPS, dan memastikan KPPS meregister semua pemilih yang namanya ada dalam DPT atau yang memiliki suket atau C6 dalam daftar hadir pemilih (C7.KWK),” ujarnya.

Selanjutnya, memastikan tidak ada kasus penilapan formulir C6 milik orang lain, memastikan pemilih yang mendaftarkan diri di PPS merupakan orang yang memiliki hak pilih dan belum memilih di TPS lain. Kemudian memastikan KPPS sudah menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih terdaftar yang akan mencoblos.

“Lainnya memastikan KPPS tidak memberikan tanda/simbol apapun pada surat suara yang akan diberikan kepada pemilih. Kemudian memastikan kotak suara yang bergerak dari TPS menuju PPK tidak disinggahkan ke tempat lain. Distribusi seluruh kotak suara wajib dalam kondisi terkunci dan tersegel,” jelasnya.

Salah satu hal yang amat penting saat hari pencoblosan, timpalnya, yakni memastikan tidak ada oknum-oknum tertentu yang membagi-bagi uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Memastikan tidak ada intimidasi kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi atau menggiring pilihan kepada paslon tertentu.

“Yang terakhir memastikan tidak ada birokrasi, ASN TNI/Polri, dan atau kades yang mengambil kebijakan/langkah yang dapat diduga bertujuan untuk menguntungkan paslon tertentu, serta memastikan jajaran penyelenggara Pilkada bekerja secara profesional dan tidak memihak kepada paslon mana pun,” pungkasnya. (BS)