Barito TimurDPRD Barito Timur
Kepala OPD Diminta Bekerja Kreatif dan Inovatif
"Serta bisa melakukan lompatan-lompatan agar target pembangunan selama lima tahun kedepan tercapai," katanya dalam kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di GPU Mantawara, Rabu (16/1/2019).
gerakkalteng.com – TAMIANG LAYANG – Wakil Bupati (Wabup) Barito Timur, Habib Said Abdul Saleh meminta, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berpikir cerdas, inovatif dan kreatif.
“Serta bisa melakukan lompatan-lompatan agar target pembangunan selama lima tahun kedepan tercapai,” katanya dalam kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di GPU Mantawara, Rabu (16/1/2019).
Ia menerangkan, Musrenbang RPJMD Bartim merupakan tahapan yang strategis, karena sebagai bentuk implementasi pendekatan partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
“Konteksnya adalah dapat memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk menyampaikan saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir,” terangnya.
Ia membeberkan, Musrenbang merupakan tahapan pertengahan dari seluruh tahapan yang ada. Setelah ini tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir RPJMD, beserta rancangan Perda untuk disampaikan dan dibahas bersama DPRD.
“Pada tahap berikutnya akan disampaikan Dan dibahas bersama DPRD Bartim,” timpalnya.
Wabup mengharapkan, Musrembang ini disepakati sebagai target dan indikator program kegiatan berdasarkan data yang ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah serta pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pembangunan dalam daerah.
Melalui kegiatan Musrenbang ini juga memberikan beberapa catatan penting, wujud proses perencanaan partisipatif dan bersifat bottom up. Dengan out put yang terukur serta mempertimbangkan berbagai aspek.
“Terutama dari sisi pembiayaan sehingga nantinya didapatkan pagu pembiayaan terhadap program prioritas yang realistis. Saran dan pendapat dari pemangku kepentingan ini, merupakan masukan yang berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah,” pungkasnya. (dw)
