DPRD Gunung MasGunung MasHeadline

PPS di Empat Kecamatan Ini Dilantik

Sekda Gunung Mas, Yansiterson dalam pidatonya mengatakan, dalam satu desa hanya beranggota tiga orang PPS saja. Tentu tugasnya tidak mudah, meskipun tidak terlalu lama.

FOTO : Ketua KPU Gunung Mas, Stepenson ketika melantik PPS Kecamatan Kurun, Sepang, Mihing Raya dan Tewah di GPU Tampung Penyang Kuala Kurun, Jumat (20/3/2020).

gerakkalteng.com – KUALA KURUN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunung Mas menggelar pelantikan, pengambilan sumpah janji serta penandatanganan fakta integritas panitia pemungutan suara (PPS) Kecamatan Kurun, Sepang, Mihing Raya dan Tewah di GPU Tampung Penyang Kuala Kurun, Jumat (20/3/2020).

Anggota PPS tersebut nantinya bakal mengabdikan diri menyukseskan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.

Sekda Gunung Mas, Yansiterson dalam pidatonya mengatakan, dalam satu desa hanya beranggota tiga orang PPS saja. Tentu tugasnya tidak mudah, meskipun tidak terlalu lama.

“Terkait netralitas, maka PPS dituntut berintegritas dan bekerja profesional. Jangan sampai tergoda oleh iming-iming dan lain sebagainya. Jika terjebak, maka nilai luhur adil dan demokratis kita bakal tergadaikan,” tegasnya.

Kata netralitas memang mudah diucapkan, namun sulit dijalankan. Sebab saat menjalankan tugas nantinya, pasti banyak pihak-pihak yang mencoba menggoyahkan integritas masing-masing anggota PPS.

“Pemilu merupakan pertaruhan lima tahun ke depan. Baik buruknya hasil pemilihan menentukan nasib kita ke depan,” katanya.

Ketua KPU Gunung Mas, Stepenson menuturkan, setiap hal yang menjadi pertimbangan agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan petugas pengawasan pemilu.

“Jangan menangkap kesimpulan atau kebijakan sendiri. Toh kita tidak ada kepentingan politik dalam Pemilu ini. Selain komunikasi, juga koordinasi dengan PPK,” tegasnya.

Selain itu, PPS juga diimbau lebih disiplin dalam mengelola serta melaporkan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini penting, mengingat pembiayaan Pemilu bersumber dari anggaran negara.

“Berdasarkan audit BPK kemarin, mereka masih mentoleransi. Sebab dana Pilkada terbesar di Indonesia adalah di Kalteng, ini berjalan sejak Pemilu tahun 2015 lalu. Diluar provinsi besar, seperti Jawa Tengah dan DKI Jakarta,” pungkasnya. (agg/hms)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *