Pekerja Terdampak Covid-19 Akan Didata, Ini Tujuannya

Foto : Kepala Disankertrans Barsel Agus In’yulius, ST, MT, saat melaksanakan rapat dengan tiga SOPD lainnya terkait pendataan penyaluran bantuan terdampak COVID-19, di kantornya, Rabu (8/4/2020).

gerakkalteng.com – BUNTOK – Tiga sektor informal maupun formal yang paling terdampak Pandemi virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Barito Selatan, akan segera didata untuk mendapatkan berbagai macam program bantuan dari pemerintah.

Sektor dimaksud, adalah tenaga kerja yang mengalami PHK/dirumahkan sementara atau pekerja buruh harian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat pra sejahtera.

Diterangkan oleh Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Barsel, Agus In’yulius, khusus untuk sektor ketenaga kerjaan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan para pekerja yang di PHK/dirumahkan sementara oleh perusahaan atau badan usaha tempatnya bekerja, ataupun mereka yang bekerja sebagai pekerja buruh harian, guna mendapatkan kartu prakerja.

Dari tiga jenis penerima kartu prakerja, yakni pencari kerja, karyawan/buruh di PHK/dirumahkan dan pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi, diakui Agus saat ini prioritasnya adalah bagi para buruh yang di PHK atau dirumahkan.

“Kalau Disnakertrans, programnya adalah fokus penyaluran kartu prakerja kepada para pekerja yang di PHK/dirumahkan sementara,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (8/4/2020).

Dijelaskan oleh Agus, kebijakan ini merupakan meneruskan dari instruksi Menteri Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang persiapan anggaran untuk menanggulangi dampak COVID-19, terutama di sektor pekerja, UMKM dan masyarakat pra sejahtera.

Adapun kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk Kalimantan Tengah adalah sebanyak 49.572 kartu.

Dengan kartu ini nantinya, para penerima akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.3.550.000 per orang dibagi dalam masa waktu selama empat bulan, dengan rincian Rp.600.000 tunjangan prakerja ditambah biaya pelatihan dan insentif lainnya setiap bulan.

Pendataan dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah desa dan perangkatnya, serta pihak dinas itu sendiri.

“Dari hasil pendataan kami berdasarkan nama dan alamat penerima dana ini nantinya, akan kita serahkan kepada pihak provinsi. Pihak provinsi yang nantinya akan menentukan berapa jumlah penerima kita disini (Barsel),” tuturnya.

Dikatakan pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barsel ini, bantuan dalam bentuk kartu prakerja, stimulan modal usaha dan BLT tersebut, merupakan upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Pasalnya, akibat dari kebijakan social distancing dan physical distancing yang diterbitkan pemerintah, berdampak pada melemahnya dunia ekonomi Indonesia bahkan dunia secara keseluruhan.

Dan yang menjadi paling terdampak, adalah dunia UMKM dan dunia kerja serta masyarakat dengan profesi pekerja harian.

“Mereka inilah yang akan kita salurkan bantuan, agar tetap bisa bertahan di tengah adanya pandemi Covid-19 ini,” sebutnya.

Dipaparkan Agus lagi, agar nantinya tidak terjadi data ganda, antar siapa yang berhak menerina bantuan kartu prakerja, stimulan modal usaha dan bantuan langsung tunai (BLT), Disnakertrans telah berkoordinasi dan melakukan rapat dengan empat tiga Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Barsel lainnya.

Tiga instansi lainnya yang telah mengikuti rapat bersama Disnakertrans, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DSPMDes dan Sosial) Barsel.

“Keempat dinas sudah melakukan inventarisir data bersama, agar penerima bantuan nantinya tepat sasaran dan tidak terjadi adanya data ganda,” tukasnya. (petu)