DPRD Gunung MasGunung Mas

Pelaku UMKM Diminta Kelola Bantuan dengan Baik

”Bantuan tersebut sangat membantu pelaku UMKM di daerah ini, dalam upaya meningkatkan usaha mereka semakin berkembang, meski di tengah pandemi Covid-19,” ucap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gumas yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Lily Rusnikasi, Senin (2/11/2020).

Gerakkalteng.com – KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyambut baik adanya penyaluran bantuan presiden (banpres) kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gumas.

”Bantuan tersebut sangat membantu pelaku UMKM di daerah ini, dalam upaya meningkatkan usaha mereka semakin berkembang, meski di tengah pandemi Covid-19,” ucap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gumas yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Lily Rusnikasi, Senin (2/11/2020).

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) I mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang ini mengatakan, bagi para pelaku UMKM yang mendapatkan banpres produktif, harus bisa memanfaatkan bantuan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga mampu meningkatkan usaha yang digelutinya.

”Kelola bantuan dengan baik, sehingga usaha yang dijalankan dapat semakin berkembang dan mendapatkan keuntungan. Inti dari berusaha adalah disiplin dalam menjalankan keuangan,” tutur Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Distranakerkop dan UKM) Kabupaten Gumas Sudin mengakui, pelaku UMKM yang mendaftar banpres produktif di Kabupaten Gumas pada tahap ketiga mencapai kurang lebih 3.000 orang.

”Jumlah itu yang kami usulkan ke pemerintah pusat. Sebelumnya, kami juga sudah mengusulkan 199 pelaku UMKM pada tahap pertama), dan 504 UMKM pada tahap kedua. Sejauh ini, di tahap pertama dan kedua, sudah 70 persen yang mendapatkan banpres produktif Rp 2,4 juta per orang,” ujarnya.

Dia menambahkan, adapun persyaratan UMKM yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan banpres produktif, yakni WNI yang memiliki KTP/KK, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga pengusul dan memiliki rekening di bank.

”Untuk jenis usaha, seperti home industri, pedagang keliling, pedagang online, warung, kios, pembuat bata/batako, peternak, tukang jahit, dan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya,” pungkasnya. (sog)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *