DPRD Kotawaringin Timur
Pemkab Kotim Diminta Cari Formula Tekan Inflasi
“Biasanya setiap tahun kita sudah tahu apa yang menyebabkan mudah terjadinya inflasi ini, misalnya Daging, Telor, Ayam Potong, termasuk Cabai yang harganya bisa selangit dan terus mengalami kenaikan, itu artinya harus ada upaya pencegahan dini misalnya mengurangi pasokan dari luar dan memberdayakan petani kita,” jelasnya.
GERAKKALTENG.com – SAMPIT – Pemerintah Kabupeten Kotawaringin Timur (Kotim), harus memiliki langkah strategis untuk menekan angka inplasi di daerah untuk pencegahan dini dan jangka panjang.
Disebutkan Anggota Komisi II DPRD Kotim, Syahbana langkah strategis tersebut harus melalui dasar kajian yang diambil dari berbagai referensi di daerah lainnya.
“Biasanya setiap tahun kita sudah tahu apa yang menyebabkan mudah terjadinya inflasi ini, misalnya Daging, Telor, Ayam Potong, termasuk Cabai yang harganya bisa selangit dan terus mengalami kenaikan, itu artinya harus ada upaya pencegahan dini misalnya mengurangi pasokan dari luar dan memberdayakan petani kita,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Nasdem ini mengungkapkan, dalam halnya menekan kenaikan harga sekaligus memenuhi kuota di Kotim ini, tentunya harus memiliki potensi lahan yang cukup, misalnya lahan untuk peternakan Sapi dan ayam, bahkan ayam petelor, dan menyiapkan lahan pertanian cabai secara khusus melalui BUMD nantinya sehingga SDM bisa diberdayakan dari petani lokal memberdayakan petani lokal.
“Perlu kita ketahui bersama bahwa Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya, nah hal ini yang terjadi di daerah kita, selain kebutuhan akan kuotanya meningkat, harga juga semakin naik, sementara daerah tidak punya opsi untuk menekan hal ini,” terang Syahbana.
Menurutnya, selain gas alam, Inflasi juga terjadi akibat dititik beratkan kepada kebutuhan pokok yang terus menerus meningkat jumlah kuotanya. Patalnya kuota tersebut dibarengi dengan kenaikan harga akibat menerima impor dari daerah lain.
“Kita inikan selalu mengharapkan impor dari daerah lain, untuk memenuhi kuota masyarakat atau konsumen di daerah, sementara langkah memberdayakannya masih lemah, untuk itu kami mendorong pemerintah kita untuk lebih serius lagi mengatasi hal ini,” pungkasnya. (Ok/Sog)
