DPRD Kotawaringin Timur

KPU diminta Lebih Teliti Data Pemilih  

"Masalah data pemilih ini sangat penting dan rawan akan menjadi permasalahan. Maka dari itu KPU harus teliti, Dulu ada masalah terkait tidak ada Kartu tanda penduduk (KTP) ini harus menjadi perhatian serius," kata Abadi, Senin (23/5/2022).

GERAKKALTENG.com –  SAMPIT Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan lebih teliti dalam pendataan pemilih agar tidak ada yang kehilangan hak suara, termasuk masyarakat di wilayah pelosok. Hal ini diung­kapkan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M. Abadi.

“Masalah data pemilih ini sangat penting dan rawan akan menjadi permasalahan. Maka dari itu KPU harus teliti, Dulu ada masalah terkait tidak ada Kartu tanda penduduk (KTP) ini harus menjadi perhatian serius,” kata Abadi, Senin (23/5/2022).

Dirinya mengatakan pendataan pemilih diharapkan terus diperbai­ki agar data yang dihasilkan lebih valid. Ini menjadi sangat penting karena 2024 nanti akan dilaksan­akan pemilihan serentak yakni ada pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah.

“Kami berharap penduduk ka­bupaten ini yang memenuhi syarat menjadi pemilih bisa mendap­atkan hak pilihnya dengan baik. Kalau ada terjadi kendala seperti masalah administrasi seperti KTP dan lainnya, maka tugas KPU bersama pemerintah untuk mem­bantunya,” ujar Abadi.

Menurutnya pendataan dan ver­ifikasi pemilih juga menjadi taha­pan yang sangat penting nantinya, Luasnya wilayah serta beratnya medan akan menjadi tantangan bagi KPU dan jajarannya dalam melakukan pendataan pemilih, warga yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau sekalipun, mempu­nyai hak untuk menggunakan hak pilihnya, dan KPU wajib mendata pemilih di manapun mereka ting­gal di wilayah ini.

“Saya getol menyuarakan masa­lah ini karena daerah pemilihan 5 yang saya wakili merupakan wilayah yang luas dan medan yang berat. Wilayah yang berada di utara itu meliputi enam kecamatan yaitu Parenggean, Antang Kalang, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai, dan di wilayah utara jangan dianak tirikan. Jangan sampai ada pemilih yang tidak terdata, termasuk para karyawan perkebunan dan per­tambangan,” tutupnya. (Ok/Sog)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *