HEADLINEKalimantan Tengah
Data Perkebunan Sawit Rakyat Melalui GIS
“Sejak perkebunan kelapa sawit dikembangkan pada tiga dekade yang lalu sampai sekarang, pemerintah tidak memiliki data dan informasi by name, by address, by spatial pengelolaan lahan perkebunan sawit oleh rakyat,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky Ramadhana Badjuri, ST, MT.
FOTO : Peserta pelatihan saat mendapat pendampingan dari fasilitator untuk memasang perangkat lunak GIS pada laptop. (Sumber : USAID SEGAR)
GERAKKALTENG.com – PALANGKA RAYA – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) dan Sawit Watch gelar pelatihan Sistem Informasi Geografis Dasar untuk Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) di Hotel Luwansa, 21-22 Juli 2022.
Kegiatan itu merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalteng untuk mengatur dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan perkebunan agar dapat terlaksana secara berkelanjutan.
Pesertanya berasal dari berbagai perwakilan dinas sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau dan Kota Palangka Raya.
“Sejak perkebunan kelapa sawit dikembangkan pada tiga dekade yang lalu sampai sekarang, pemerintah tidak memiliki data dan informasi by name, by address, by spatial pengelolaan lahan perkebunan sawit oleh rakyat,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky Ramadhana Badjuri, ST, MT.
Menurutnya, data dan informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kebijakan yang salah sasaran. Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System – GIS) memiliki peran penting di era pembangunan sekarang. Sebab itu, pelatihan GIS ini penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya petugas dinas yang menangani perkebunan dalam mempercepat pendataan, pemetaan, dan penerbitan STDB bagi perkebunan sawit rakyat di Kalimantan Tengah.
“Pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk membenahi kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, khususnya terkait dengan data kebun rakyat. Data yang tersusun dengan baik dan lengkap akan menjadi dasar yang baik untuk perencanaan kegiatan selanjutnya,” sambung Rizky.
Peningkatan kualitas data geospasial akan bermanfaat untuk keberjalanan STDB sebagai sistem registrasi perkebunan rakyat. STDB sendiri saat ini menjadi prasyarat untuk menuju sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO). Dengan kemampuan GIS yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penelusuran rantai pasok komoditas, status kepemilikan tanah, dan data teknis penting lainnya di bidang perkebunan. (Tim USAID SEGAR/hms)
