DPRD Kotawaringin Timur

Kebijakan BLT BBM Dinilai Tidak Efektif

SAMPIT – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik itu subsidi maupun nonsubsidi masih menjadi polimik di masyarakat. Terutama untuk masyarakat kalangan ekonomi ke bawah paling merasakan dampaknya. Meskipun ada kebijakan pemerintah pusat mengalihkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotim H Suprianto mengatakan kebijakan BLT tidak efektif, sebab tidak membantu masyarakat yang kesulitan akibat kenaikan harga BBM. Seharusnya pemerintah pusat dapat memikirkan dampak serius dari kenaikan harga BBM apalagi di kondisi masyarakat yang sedang bangkit dari pandemi Covid-19.

“BLT itu jumlahnya tidak besar, kemudian sasaran penerimanya juga tidak banyak, bahkan tidak tepat, sehingga kita bisa menyimpulkan kenaikan BBM yang menyebabkan inflasi dirasakan semua lapisan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum terbantu,” kata Suprianto, Kamis (29/9/2022).

Dirinya juga menilai kenaikan harga BBM terlalu terburu-buru dilakukan pemerintah, tanpa melalui kajian terlebih dahulu di lapangan. Pasalnya ekonomi belum stabil, juga membuat terjadi inflasi yang saat ini terjadi, ketika inflasi terjadi masyarakat yang belum siap secara ekonomi maka akan menimbulkan sejumlah masalah.

“Intinya kenaikan BBM harusnya dipertimbangkan lagi oleh pemerintah, makanya kami Partai Keadilan Sejahtra (PKS) mulai di tingkat pusat hingga daerah menolak keras kenaikan harga BBM. Kami sudah memasang spanduk di jalan-jalan yang merupakan aksi penolakan kami bersama Masyarakat eko-nomi kebawah.”ujar Suprianto yang merupakan Ketua DPD PKS Kabupaten Kotim.

Ia mengatakan, kebijakan menaikan harga BBM tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Sebab hanya mengatasi sebagian kecil masyarakat saja, sementara masyarakat yang terdampak BBM adalah semua masyarakat. Selain itu juga dampaknya terjadinya inflasi yang akan mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan lainnya.

“Dengan kenaikan Inflasi pemerintah daerah telah melakukan pasar murah sembako dan lainnya, kami menilai itu tidak akan efektif mengingat anggaran juga pasti terbatas, dan kalau pasar murah hanya dilakukan diperkotaan saja lalu bagimana nasib masyarakat yang ada dipelosok desa,” ucap Suprianto.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotim ini memimta pemerintah agar memikirkan juga nasib masyarakat di daerah pelosok, karena harga sembako terus meningkat hal ini diakibatkan naiknya harga angkutan yang diakibatkan naiknya harga BBM. (arl/bud)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *