Lakukan Terobosan Guna Menekan Inflasi di Kotim

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk terus berupaya mengoptimalkan berbagai program dan terobosan untuk membantu menekan laju inflasi di daerah ini.

Kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok di Kota Sampit disinyalir tidak merata. Pasalnya masih ada sejumlah pedagang yang mampu menjual dengan harga rendah dan mengaku tetap mendapatkan keuntungan.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Darmawati meminta agar Pemerintah Daerah melalui instansi terkait melakukan pemeriksaan ke pasar guna mengetahui penyebab adanya perbedaan harga yang signifikan antara pedagang. Jangan sampai ada oknum yang melakukan penimbunan.

“Selain itu optimalisasi juga penting dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman agar ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah dapat dikurangi masuk ke Kabupaten Kotim ini. Sehingga dapat menekan lajunya inflasi di daerah ini,” kata Darmawati saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (31/8/2022).

Menurutnya jika terjadi penimbunan, maka akan sangat berpengaruh dengan kenaikan harga komoditi. Maka pengawasan harus segera dilakukan oleh instansi teknis dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), sehingga stoknya tersedia dan harganya dapat stabil serta dapat menekan lajunya inflasi di Kabupaten Kotim.

“Kami juga mengimbau kepada semua pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga secara sepihak atau menimbun sembako. Apalagi mengambil kesempatan ditengah keadaan ekonomi yang masih sulit sekarang ini” ujar Darmawati.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan salah satu penyumbang angka inflasi di Kabupaten Kotim adalah tingginya ketergantungan bahan pangan dari luar daerah. Banyaknya barang yang masuk dari luar daerah menyebabkan harga naik
karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan.

“Kita lihat cabe, bawang merah, telur ayam, bawang putih yang masuk ke daerah kita berasal dari pulau Jawa. Maka dari itu kami mengajak semua stakeholder terkait untuk mengambil peran, bagaimana daerah kita bisa berperan aktif, sehingga daerah kita tidak lagi ketergantungan dengan daerah lain,” tutupnya. (erk/bud)