Pengeolaan Anggaran Daerah Dalam Menekan Angka Kemiskinan

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran melalui Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Suhaimi membuka workshop pendalaman tugas DPRD Kabupaten Barito Selatan, di Swiss-Belhotel Danum, Kota Palangka Raya, Jumat (14/10/2022).

Suhaemi mengatakan kegiatan tersebut penting bagi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan.

“Dalam konteks Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan berkendudukan sebagai mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut Suhaemi menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan keuangan untuk membangun dan meningkatkan hajat hidup masyarakat.

“Pengelolaan anggaran daerah sesungguhnya memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah, akan tetapi tidak banyak daerah di provinsi, kabupaten dan kota yang dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik,” tuturnya.

Oleh sebab itu sambung Suhaemi, harus ada dasar kebijakan keuangan baik Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun dan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

“DPRD sebagai representasi suara masyarakat di tingkat lokal tentu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penuntasan masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, alat utama untuk mencapai itu adalah APBD yang partisipatif, transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Kalteng, Sri Widanarni  menyampaikan dalam laporannya bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten dalam pembahasan APBD kabupaten, mampu menganalisis penyusunan APBD, serta peningkatan efektivitas dan kualitas pembahasan dokumen APBD.

Sementara itu, Kepala BPSDM Prov. Kalteng Sri Widanarni menambahkan, melalui workshop ini diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD tentang tugas-tugas yang mereka lakukan.

“Terutama terkait dengan pedoman penyusunan APBD tahun 2023,” katanya singkat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, HM. Farid Yusran menyebut bahwa setiap tahun pihaknya selalu diberikan pembekalan ataupun bimbingan dalam menghadapi penyusunan APBD, sebab aturannya berbeda setiap tahunnya.

“Kita juga menganggarkan untuk bimbingan teknis dan workshop seperti ini, karena kita mengikuti perkembangan-perkembangan kebijakan-kebijakan Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Farid berharap setelah workshop ini anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan bisa bersama-sama bersinergi untuk membahas segala persoalan pembangunan, utamanya untuk APBD tahun 2023. (mmc/don/bud)