Birokrat Perlu Dibekali Etika Pemerintahan

GERAKKALTENG. com – Palangka Raya – Mengingat masih minimnya referensi tentang ilmu pengetahuan pemerintahan di Indonesia, membuat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) tergerak untuk meluncurkan sebuah buku.

Adalah buku dengan judul ‘Etika Pemerintahan’ diluncurkan dan diterbitkan oleh MIPI. Peluncuran dan dialektika buku tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, turut berkesempatan menghadiri acara peluncuran buku tersebut, dimana menghadirkan pembicara kunci Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum MIPI Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.

Turut hadir dalam acara ini Penasihat MIPI Prof. Ryaas Rasyid; beserta segenap jajaran pengurus MIPI. Selain itu, hadir pula jajaran dari pemerintah pusat dan sejumlah jajaran pemerintah daerah, serta berbagai pihak dari beragam latar belakang dan profesi.

Adapun dalam kesempatan itu Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan oleh MIPI.

“Buku yang disusun oleh 25 penulis dan memiliki halaman setebal 561 halaman ini perlu dibaca oleh banyak kalangan, khususnya para birokrat,”kata Mahfud.

Lebih lanjut ia mengatakan, hadirnya buku etika pemerintahan bukan hanya penting, melainkan juga merupakan prasyarat mewujudkan Good and Clean Governance, atau pemerintahan yang baik dan bersih.

“Menjadi warga negara yang baik yang taat kepada Pancasila, seseorang tidak hanya harus taat kepada aturan hukumnya saja, melainkan juga perlu mentaati nilai-nilai etika dan moralnya,” papar Mahfud.

Sementara itu Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengaku menyambut baik peluncuran buku itu.

“Buku etika pemerintahan ini akan menambah referensi dan pengetahuan bagi suatu pemerintahan. Termasuk pemerintah daerah dan tentunya juga bagi masyarakat,”tuturnya usai acara peluncuran buku tersebut.(Red/Vd/*)