Fraksi Golkar Sampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022

KASONGAN – Fraksi Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Katingan melalui juru bicaranya Dahlia menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Katingan tentang pertanggujawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, kamis (31/8/2023) diruang paripurna DPRD Katingan.

Dalam pendapat akhir fraksi tersebut Dahlia menyebutkan, bahwa pihaknya setuju dengan raperda yang sedang dibahas dan sudah memasuki tahap menyampaikan pendaat akhit fraksi untuk menjadi Peraturan Daerah (perda).

Meskipun disetujui, fraksi golkar memberikan beberapa catatan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dikatakan Dahlia dalam sambutanya yakni meminta agar pemerintah daerah kabupaten katingan agar secepatnya untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti catatan – catatan yang menjadi temuan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah tahun anggaran 2022 dan memberikan laporan perkembangan tindak lanjut dari catatan-catatan tersebut kepada DPRD kabupaten katingan.

Hal lain yang disampaikan yakni agar pemeritah daerah melalui Organisasi Perangka Daerah (OPD) untuk bekerja lebih maksimal dalam menggali potensi – potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perlu memaksimlakan pekerjaan untuk memaksimlakan PAD yaitu dengan melakukan inovasi – inovasi yang baru, mengingat target PAD tahun 2022 realisasinya masih banyak yang belum maksimal,”Ujar Dahlia.

Pemerintah daerah agar lebih selektif lanjutnya, dalam memberikan bantuan dana hibah kepada lemba ataupu organisasi kemasyarakatan.

Selain itu juru bicara fraksi Golkar ini menekankan agar pemerintah daerah tidak  membuat stetmen, isu – isu negatif atau kritikan kepada anggota DPRD yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan.

“Hal ini mengingat tuhas dan fungsi pemerintah daerah sebagai eksekutor dan perencanaan bukan lembaga legislatif atau wakil rakyat,”Tegasnya.

(Tri)