Hasan Busyairi Kritik Kebijakan Baru Pengadaan BBM Subsidi, Soroti Sosialisasi yang Belum Optimal

Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya baru-baru ini menerapkan sistem baru dalam pengadaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat, yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Palangka Raya.

“Penting untuk memastikan sosialisasi yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite, dan sosialisasi tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru,” ujar Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Muhammad Hasan Busyairi, Sabtu (21/09/2024).

Hasan menyatakan bahwa pemerintah harus lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan ini agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Meskipun ada dorongan untuk beralih ke bahan bakar lain seperti Pertamax, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan warga.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Hasan adalah penerapan sistem barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Ia mengkhawatirkan kebijakan ini dapat merugikan masyarakat menengah ke bawah yang mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi yang dibutuhkan.

“Kami berharap ada pemisahan yang jelas. Jangan sampai masyarakat golongan menengah ke bawah merasa terbebani. Apa yang akan terjadi dengan mereka yang tidak memiliki ponsel Android? Ini perlu dipertimbangkan dengan matang,” ujarnya.

Hasan juga menekankan pentingnya pengklasifikasian pengguna barcode yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan mereka yang memiliki fasilitas lebih memadai.

“Dengan begitu, masyarakat kecil, seperti pedagang atau pelaku UMKM, tidak akan terpinggirkan hanya karena keterbatasan teknologi,” tegasnya. (*)