DPRD KatinganHEADLINE

Silpa 2017 Setda Kabupaten Katingan Capai Rp 50 Miliar

PEMBANGUNAN JALAN : Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa bersama anggota asal daerah pemilihan (dapil) III saat meninjau progres pembangunan jalan di wilayah Utara.

KASONGAN,GK – Dibanding seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang ada, Sekretariat Daerah (Setda) Katingan merupakan instansi yang memiliki cukup banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di APBD tahun anggaran 2017.

Hal itu terungkap berdasarkan hasil rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) dan evaluasi APBD Kabupaten Katingan tahun 2017 yang dilaksanakan di aula Bappelitbang setempat, belum lama ini.

Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa mengatakan, Setda Katingan pada tahun lalu jumlah penerimaan yang terealisasi sekitar 94 persen, sementara belanjanya cuma sebanyak 89 persen.

“Minimnya serapan itu dari sekretariat daerah, yaitu dibagian sumber daya alam (SDA). Sehingga saat ditotal-total, Silpa APBD tahun 2017 sekitar Rp 50 miliar lebih atau sekitar lima persen. Silpa Rp 50 miliar ini akan menjadi silpa untuk APBD tahun 2018,” ungkapnya, Rabu (10/1).

Minimnya kemampuan Setda Katingan dalam menyerap anggaran tersebut cukup beralasan. Pasalnya, sejak tahun anggaran 2017 bagian SDA diamanatkan untuk mengelola Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang sebelumnya dikelola langsung oleh Dinas Kehutanan Katingan.

“Jika DBH-DR ini tidak digunakan dalam satu tahun anggaran, Pemkab Katingan memang tidak mendapat kerugian sama sekali. Namun disisi lain, kalau tidak digunakan juga cukup disayangkan. Sebab penggunaan dana tersebut harus mengacu pada aturan dari pusat,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, DBH-DR cuma diperuntukan khusus untuk kebutuhan reboisasi atau program pemerintah lainnya yang berhubungan dengan kehutanan. Sehingga tidak bisa digunakan untuk pembangunan badan jalan atau pembangunan gedung kantor.

“Menghindari terulangnya silpa yang cukup besar di bagian SDA tahun depan, saya meminta kepada Pemkab Katingan agar segera mencarikan solusinya.

“Seperti mengusulkan kepada pemerintah pusat agar penggunaan DBH-DR tersebut juga bisa dibelanjakan untuk program/kegiatan lain. Sehingga serapan APBD tiap tahunnya bisa maksimal,”  harapnya. (BS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!