Dewan Minta KNPI Dilibatkan dalam Kegiatan IBAB

KASONGAN – Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober mendatang,  akan dilaksanakan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Pesertanya adalah anak muda dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Untuk tahun 2019, kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Sukamara.

Terkait itu, anggota DPRD Kabupaten Katingan Muhammad Efendi S.Hut meminta dan menyarankan kepada pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudpapor) Kabupaten Katingan bisa mengikutsertakan para mahasiswa dan pelajar dalam kegiatan IBAB tersebut. “Termasuk juga dari KNPI Kabupaten Katingan, paling tidak daerah kita bisa mengirimkan 20 orang untuk menghadiri IBAB di Kabupaten Sukamara,” katanya.

Pasalnya, lanjut Politisi Partai demokrat ini, KNPI merupakan wadah yang menaungi pemuda dan pemudi dari berbagai organisasi kepemudaan. “Sehingga sesuatu hal yg wajar, jika mereka dilibatkan untuk mewakili Kabupaten Katingan untuk mengikuti IBAB tersebut,” imbuhnya.

Intinya, Dibudparpor diharap jangan hanya melibatkan mahasiswa dan pelajar saja dalam kegiatan itu nantinya. Namun, harus melibatkan pula para anak muda yang tergabung di KNPI Kabupaten Katingan. “Sehingga nantinya yang ikut serta berikrar di acara IBAB tahun 2019 ini, benar-benar pemuda dari berbagai kalangan,” kata Fendi.

Dia menyebut, jika saat ini yang masuk kategori pemuda adalah masyarakat yang berusia antara 17 hingga 30 tahun. Meskipun demikian, untuk pemuda yang akan diberangkatkan menghadiri IBAB tidak menjadi keharusan berusia maksimal 30 tahun. “Saya rasa tidak masalah itu, tidak mesti harus berusia 17-30 tahun yang berangkat. Usianya di atas itu pun, kami rasa tidak maslah,” tuturnya.

Diakuinya jika sejumlah pengurus inti KNPI Katingan rata-rata berusia antara 30-35 tahun. Namun anggotanya, banyak pula yang berusia 17-30 tahun. “Karen yang bergabung di KNPI ini tidak hanya organisasi kepemudaan saja. Namun ada jugg organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan dan organisasi keagamaan serta belasan organisasi lainnya yang sifatnya wajib keberadaannya dari tingkat pusat, provinsi hingga kabpaten dan kota di seluruh Indonesia,” tambahnya. (tri)