DPRD Barito Selatan

Laporkan Hasil Reses, Ini Hal Penting Yang Disampaikan Sudit

BUNTOk Gerakkalteng.com-Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel) asal Dapil III Sudiarto beberkan beberapa usulan prioritas masyarakat, saat menyampaikan hasil reses kelompoknya ke dalam rapat paripurna ke VI masa persidangan I di ruang sidang DPRD setempat, Senin (9/3/2020).

“Laporan ini merupakan hasil reses yang kita laksanakan pada tanggal 2 Maret sampai 7 Maret 2020, pemilihan Dapil III yang meliputi Kecamatan Karau Kuala, Dusun Hilir dan Jenamas,” sampaikannya.

Ia menjelaskan, untuk hasil reses di kecamatan Karau Kuala, ada beberapa hal penting yang perlu di perhatikan, yakni tambahan ruang kelas SDN Muara Arai dan permasalahan tenaga pengajar/guru SDN Muara Arai.

Kemudian, peningkatan jalan pemukiman RT.05 Desa Babai menuju Jalan P2D Desa Babai, peningkatan Jalan Desa Janggi Menuju Jalan PT. MUTU dan beberapa lagi yang mesti menjadi skala prioritas.

Sementara itu, untuk kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu menjadi prioritas, seperti lanjutan pembangunan gedung serbaguna Desa Teluk Timbau, siring kuburan Desa Teluk Timbau, peningkatan jalan tembus Tanjung Kalanis – Mangkatip.

Selanjutnya, ia juga mengusulkan agar peningkatan jalan PT. Adaro menuju Jenamas segera diselesaikan, pengaliran jaringan listrik PLN Desa Telang Baru dan Tanjung Kalanis, peningkatan jalan Rantau Kujang – Rantau Bahuang, pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan lainnya.

Lebih jauh, politisi PAN ini juga menyampaikan kesimpulan dari hasil reses pihaknya tersebut, agar pemerintah setiap pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana lebih menekankan manfaat pembangunan terhadap masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan ditegaskannya sangat diperlukan, mengingat beberapa desa dan kecamatan yang didatangi banyak sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang masih kurang memadai.

Selain itu berdasarkan usulan masyarakat, ia meminta pemerintah untuk kembali menganggarkan BPJS kesehatan, karena banyak dari masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu di daerah-daerah tersebut, merasa keberatan dikeluarkan dari program BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh dana dari APBD.

“Padahal tujuan utama kita menganggarkan APBD, adalah untuk mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.(petu)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *