Barito SelatanDPRD Barito SelatanHEADLINE
Ini Tujuan Transparansi Data Penerima BLT
Transparansi data penerima bantuan BLT wajib disampaikan/diberitahukan kepada instansi terkait, juga termasuk kepada masyarakat desa setempat, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kisruh di tengah masyarakat.
gerakkalteng..com – BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Selatan, H. Zainal Khairuddin meminta, pemerintah umumkan secara terbuka semua data para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sumber pembiayaannya dari Dana Desa (DD).
Politisi PPP ini menuturkan, hal itu penting dilakukan oleh seluruh kepala desa, gun memberikan informasi secara transparan tentang pergeseran dana desa untuk pandemi Covid-19, antara lain pembuatan Posko di desa, tempat karantina dan lainnya termasuk BLT.
Transparansi data penerima bantuan BLT wajib disampaikan/diberitahukan kepada instansi terkait, juga termasuk kepada masyarakat desa setempat, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kisruh di tengah masyarakat.
“Diharapkan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa (DD) atau pun Alokasi Dana Desa (ADD), harus selalu terbuka kepada warganya, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang negatif!” imbaunya, Senin (11/5/2020).
Lanjut Zainal, dalam hal penyaluran bantuan untuk warga, baik bantuan yang bersumber dari pusat, provinsi, kabupaten maupun desa, diharapkan Pemdes harus benar-benar proaktif dan lebih teliti.
“Baik itu dalam hal pendataan, sampai dengan penyaluran kepada warga yang terdampak Covid-19 dan korban banjir, agar benar-benar tepat sasaran,” tukasnya.
Selain itu, khusus untuk penanganan penyebaran Sars Cov 2 itu, pemerintahan desa harusnya membuat posko dan tempat karantina untuk penanganan di desanya masing-masing.
Hal tersebut, bertujuan agar setiap orang yang datang dari luar daerah dan masuk ke wilayah desa, dapat diperiksa kesehatannya.
Apalagi saat ini banyak warga perantau yang sebelumnya bekerja di luar daerah memilih pulang kampung, lantaran adanya liburan lebaran maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Kondisi tersebut, berisiko menyebabkan meluasnya penyebaran wabah penyakit yang pertama kali diketahui merebak di Provinsi Wuhan, Tiongkok tersebut.
“Karena ada sebagian warga masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta terkena PHK, sehingga mereka memilih pulang kampung, termasuk menjelang lebaran ada warga perantau yang pulkam (pulang kampung),” tandas Zainal. (petu)
