HeadlineKalimantan TengahPalangka Raya

KPK Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Aset Jalan Pertamina di Bartim

Menindaklanjuti hasil Rakor tersebut, KPK diwakili Satgas Korgah Wilayah II bersama Gubernur Kalteng dan jajaarannya, melakukan kunjungan ke lokasi aset di Kabupaten Barito Timur pada Kamis (6/8/2020).

PALANGKA RAYA,gerakkalteng.com– Guna mendorong pemanfaatan aset untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi rapat koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Pertamina (Persero) terkait aset jalan di Kabupaten Barito Timur.

Menindaklanjuti hasil Rakor tersebut, KPK diwakili Satgas Korgah Wilayah II bersama Gubernur Kalteng dan jajaarannya, melakukan kunjungan ke lokasi aset di Kabupaten Barito Timur pada Kamis (6/8/2020).

“KPK berharap adanya sinergi antara Pemda Kalteng dan Pertamina untuk mengembangkan infrastruktur jalan, meningkatkan konektifitas antar daerah guna mempermudah transportasi komoditas. Terutama hasil pertambangan dan perkebunan,” ujar Ketua Satgas Korgah Wilayah II, Asep Rahmat Suwandha dalam kunjungan lapangan tersebut.

Aset berupa jalan yang terletak di Desa Bentot Kecamatan Petangkep Tutui hingga Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat tersebut merupakan termasuk landing site di Sungai Patai Telang Baru, Kabupaten Barito Timur.

Aset ini merupakan jalan khusus untuk transportasi pengangkutan hasil pertambangan, perkebunan dan pertanian di Barito Timur. Aset jalan sepanjang 60 kilometer senilai Rp200 miliar ini awalnya dibuka untuk mendukung mobilisasi kegiatan eksplorasi Pertamina di daerah Tanjung pada akhir 1960 lalu.

Sebelumnya dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu (5/8/2020), di aula Kantor Gubernur Kalteng telah dibahas rencana untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan aset yang dapat memberikan efek pengganda ekonomi dengan estimasi nilai Rp 5 hingga Rp 7 triliun. Sehingga diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng pasca pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan dirinya dan jajaran Pemprov Kalteng berkomitmen mendorong optimalisasi aset Pertamina tersebut guna menambah PAD. Dia juga menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung upaya KPK membantu Pemda dan Pertamina dalam menyelesaikan aset yang masuk kawasan hutan pada jalan Pertamina dengan membangun sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng.

“Pemerintah daerah meminta kepada Pertamina untuk menyerap tenaga kerja lokal serta berpedoman kepada aspek Health, Safety and Environment (HSE),” pungkas Sugianto. (Agg/Sog)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *