Barito TimurDPRD Barito TimurHeadline

Antisipasi Demo, Pemkab Bartim Gelar Apel Siaga

"Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat ini. Pemerintah akan mengesahkan undang-undang Cipta Kerja, ini pada dasarnya dibuat untuk memihak ke para pekerja selain itu juga mempertimbangkan faktor-faktor keberlangsungan usaha," ucap bupati.

FOTO : Bupati Barito Timur, Ampera A.Y Mebas.

GERAKKALTENG.COM – Tamiang Layang – Dalam rangka kegiatan antisipasi unjuk rasa dan mogok kerja di Kabupaten Barito Timur. Dipimpin langsung oleh Bupati Barito Timur, Ampera A.Y Mebas di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Senin (5/10/2020).

Bupati Barito Timur, Ampera A.Y Mebas menyampaikan bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, pada apel siaga dalam rangka persiapan penanganan terjadinya unjuk rasa nasional.

“Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat ini. Pemerintah akan mengesahkan undang-undang Cipta Kerja, ini pada dasarnya dibuat untuk memihak ke para pekerja selain itu juga mempertimbangkan faktor-faktor keberlangsungan usaha,” ucap bupati.

Dikatakan Bupati, jika publik hanya melihat dan meninjau dari beberapa isu yang menimbulkan pro dan kontra, hal itu sangat wajar, namun publik juga tidak bisa menutup mata bahwa undang-undang Cipta Kerja ini. Memuat gambaran besar dan tujuannya memiliki visi perekonomian nasional yang menatap jauh ke depan.

Ditambahkan pula, bahwa undang-undang ini juga memberikan kemudahan masalah perizinan, kemudahan berusaha, investasi dan pengembangan UMKM. Hal inilah yang menjadi fokus dan tujuan utama pemerintah, yaitu untuk melakukan transformasi ekonomi dengan visi ke depan untuk mencapai tujuan Indonesia maju di 2045 (ekonomi Indonesia terbesar keempat dunia) kata bupati.

“Ini adalah sebagai visi Bapak presiden Jokowi tranformasi ekonomi ini juga sudah dimasukkan kedalam RPJMN 2020-2024. Dimana, didalamnya juga membahas beragam kendala dalam bentuk upaya tranformasi ekonomi tersebut, khususnya dalam investasi,” ucap Ampera.

Dilanjutkan bupati, dengar-dengar isu akan dilakukan demo besar-besaran oleh buruh yang menolak disahkan undang-undang Cipta Kerja menjadi isu nasional yang harus kita cermati bersama. Pemerintah Indonesia umumnya dan pemerintah Kabupaten Barito Timur khususnya tidak akan melarang bagi pihak yang ingin menyampaikan pendapat.

Dijelaskan Ampera, akan ada dilakukannya demi besar-besaran oleh buruh yang menolak disahkan undang-undang Cipta Kerja adalah tindakan sejarah ditengah situasi pandemi Covid-19, dan situasi ekonomi yang tidak kondusif saat ini, karena akan berdampak pada terhadap kesehatan, moral, hukum dan ekonomi. Kita tidak menginginkan adanya kerumunan orang banyak yang bisa menimbulkan potensi kluster penyebaran Covid-19.

“Untuk itu, saya selaku Bupati Barito Timur mengimbau untuk tidak melakukan pengerahan massa, memblokade jalan, menganggu distribusi, logistik, menganggu tranportasi, memprovokasi petugas keamanan, melakukan sweeping dan melakukan tindakan anarkis,” pinta Ampera.

Dirinya berpesan, kepada Kepolisian dan TNI, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan Bartim dan semua OPD untuk selalu bersiaga dalam rangka penanganan terjadinya unjuk rasa Nasional pada tanggal 6,7 dan 8 Oktober 2020, pesan Bupati.

“Saya kembali mengingatkan kepada semua pihak, untuk saling berkoordinasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Barito Timur. Dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dan tujuan tertentu,” pungkasnya. (ags)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *