DPRD Kotawaringin TimurKotawaringin Timur
Sanidin Sebut Penanganan Abrasi Belum Ada Anggaran
“Saat ini keuangan daerah belum bisa menangani masalah abrasi di Ujung Pandaran tersebut. Kalau dari informasinya ada anggaran APBN untuk mengatasi masalah abrasi, itu sangat bagus lagi, dan kami sangat dukung itu,” ucapnya, Jumat (5/2/2021).
GERAKKALTENG.com – SAMPIT – Abrasi yang terjadi di objek wisata Pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur semakin hari semakin parah. Bahkan baru-baru ini abrasi yang terjadi mengakibatkan hancurnya bangunan musala yang berada di pinggiran pantai tersebut. Selain itu, bahkan sejumlah aset daerah seperti rumah betang sudah tergerus abrasi terlebih dahulu.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotim, H. Sanidin mengatakan, dirinya juga sangat prihatin terhadap abrasi yang terjadi yang sempat menghacurkan bangunan musala dekat kubah atau makam seorang ulama bernama Syekh Abu Hamid bin Syekh Haji Muhammad As`ad Al Banjary.
“Saat ini keuangan daerah belum bisa menangani masalah abrasi di Ujung Pandaran tersebut. Kalau dari informasinya ada anggaran APBN untuk mengatasi masalah abrasi, itu sangat bagus lagi, dan kami sangat dukung itu,” ucapnya, Jumat (5/2/2021).
Sanidin juga berharap pemerintah pusat melanjutkan pembangunan tanggul penahan gelombang untuk menyelamatkan Pantai Ujung Pandaran dari abrasi yang masih terjadi. Pasalnya, Pantai Ujung Pandaran merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kotim dan tiap akhir pekan. Terlebih saat libur panjang, pantai yang terletak sekitar 85 kilometer dari Sampit, itu selalu dipadati pengunjung.
“Kami juga sangat mengharapkan pemerintah pusat kembali mengucurkan anggaran untuk membuat tanggul di Pantai Ujung Pandaran tersebut. Kalau menggunakan anggaran daerah masih belum bisa, karena untuk abrasi itu perlu dana yang besar. Sedangkan saat ini daerah masih ada kegiatan lain yang perlu diprioritaskan,” terangnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, saat ini anggaran daerah masih terfokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pembangunan lainnya. Sehingga belum bisa untuk menganggarkan untuk penanganan abrasi
tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait masalah ini.
“Sejauh ini kami masih belum mendengar terkait ada anggaran APBN untuk abrasi itu, semoga saja benar ada. Karena abrasi di sana memang sudah parah dan harus segera dilakukan penanganan yang cepat, semoga dalam waktu dekat ada solusi untuk penganannya, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah akan hal ini,” tutupnya. (sog)
