Ini Lima Prioritas Pembangunan Kotim Tahun 2023

SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengelar rapat paripurna dengan agenda menyampaikan laporan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat. Hal ini terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2023 yang sudah dibahas bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Kotim.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Kotim, Ir Perdamaian Goltum mengatakan, rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2023 ada 5 Prioritas pembangunan yang dilakukan oleh oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotim, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas tersebut yaitu Infrastruktur, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa, Penguatan ekonomi kerakyatan dan Kotim yang nyaman Lestari dan berbudaya.

Dijelaskannya, prioritas pembangunan tentunya akan berimplikasi dengan ketersediaan anggaran, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mendanai penyelenggaraan urusan wajib, urusan mendasar, yang berkaitan dengan
pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dirinya menghimbau agar dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien, dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah harus betul-betul selektif dan memperhitungkan nilai ekonomis suatu kegiatan. Dengan kata lain harus mempunyai dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Kotim. Dengan demikian rancangan KUA PPAS APBD tahun 2023 telah disepakati.

“Komposisinya adalah pendapatan Rp
1.722.652.131.762,00. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 411.509.285.262,00, pendapatan transfer Rp 1.232.283.216.420,00, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 78.859.630.080,00, untuk Belanja Rp 1.722.652.131.762,00,
belanja operasi sebesar Rp 1.295.261.474,061,00, belanja modal Rp 204.319.589.654,00. Belanja tidak terduga Rp 5.000.000.000,00, belanja transfer Rp 269.750.632.000,00. Untuk pembiayaan daerah diantaranya penerimaan pembiayaan Rp14.010.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 14.010.000.000,00,” ujar Goltum. (erk/bud)