DPRD Gunung Mas

Bapemperda Sampaikan Tujuh Catatan ke Pemkab Gumas

KUALA KURUN – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) setempat memberikan tujuh poin catatan untuk Pemerintah Kabupaten (pemkab) Gumas, pada rapat paripurna ke delapan tahun 2022.

“Kami sampaikan pula beberapa catatan dari hasil rapat kita yakni, poin pertama terhadap Perda yang sudah ditetapkan sejak tahun 2003 sampai tahun 2021, perlu kembali dilakukan evaluasi, apakah Perda tersebut masih relevan dan berlaku atau perlu dilakukan pencabutan terhadap Perda tersebut,” kata Anggota DPRD Gumas Iceu Purnamasari selaku juru bicara Bapemperda, Jumat (25/11/2022).

Lalu, katanya, perlunya sikap proaktif dari PD, mengusul Raperda agar mempercepat proses pembahasan Raperda, karena usulan Raperda dalam Propemperda 2022 beserta perubahannya total raperda yang diajukan berjumlah 25 buah, namun hingga saat ini hanya tujuh buah Raperda yang sudah dibahas.

Maka, jelas dia, kedepan pada Tahun 2023 Bapemperda berencana agar pembahasan Raperda lebih cepat terealisasi, pembahasan Raperda akan dilakukan per triwulan atau tiga bulan sekali. Berdasarkan Propemperda Tahun 2022, karena usul Propemperda yang telah masuk agar tidak ditarik kembali/batal.

“Untuk itu perlu evaluasi/verifikasi dari Bagian Hukum dalam pengajuan Propemperda telah dilakukan sesuai usul prioritas dan untuk kepentingan public. Lalu Perda atau usulan Raperda yang sejenis/serumpun agar dapat digabung, sehingga tidak perlu banyak Perda,” sebutnya.

Ia juga mengatakan Bapemperda berencana akan mengusulkan untuk dilakukan evaluasi atas Perda tentang Perangkat Daerah, mengingat kebutuhan, tuntutan terhadap peran dan fungsi PD dalam melakukan tugas Pemerintahan, Pembangunan, pelayanan masyarakat, dapat dilakukan dengan baik serta memenuhi kebutuhan Daerah.

“Guna mempercepat kemajuan dan akses termasuk akses dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi antara lain Bidang Perhubungan Darat, Udara, Sungai, pengelolaan pasar. Kedepan Raperda usulan dari Pihak Eksekutif upayakan masuk ke aplikasi di Direktorat Pembentukan Hukum Daerah Kemendagri dengan aplikasi E-PERDA,” tandas dia. (san/bud)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *