DPRD Gunung MasGunung Mas
Kecemburuan Sosial Dapat Diminimalisasi dengan Adanya Basis Data Terpadu
KUALA KURUN, GERAKKALTENG.COM – Camat Manuhing, Sugiarto, SE mengingatkan jika dengan basis data terpadu (BDT) dapat memecahkan permasalahan kecemburuan sosial di masyarakat terkait bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini ditegaskan Sugiarto saat membuka kegiatan Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018, di aula Kantor Kecamatan Manuhing, Jumat (05/10/2018).
Sosialisasi ini dihadiri Sekretaris Dinas Sosial, Naftali, ST dan Kabid Penanganan Fakir Miskin, Kaban, SE.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 13 Orang Petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lurah dan Kades se-Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
Sugiarto menambahkan, alangkah baiknya ada kegiatan sosialisasi Basis Data Terpadu (BDT) ini untuk kita sama-sama memecahkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Tujuannya biar rasa keadilan masyarakat terutama di Kecamatan Manuhing terpenuhi dan tidak ada lagi kecemburuan sosial, baik itu soal penerimaan beras sejahtera (Rastra) dan beberapa program lainnya seperti bantuan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan penerima PKH.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Sosial, Naftali mengatakan, banyak program dinas sosial yang berhubungan dengan Basis Data Terpadu (BDT) baik itu KIP, KIS, PKH dan juga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). “Bagi orang dengan gangguan jiwa kami dinas sosial akan membantu untuk mengurus Jamkesdanya untuk membantu biaya pengobatan, dan bagi masyarakat yang mengalami Tuna Netra (TU), Tuna Daksa (TD) kami ada berikan bantuan berupa alat bantu baik itu kursi roda, tongkat dan lainnya,” kata Naftali.
Sementara itu Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, Kaban, SE menambahkan, untuk TKSK dan PSM agar segera menyampaikan basis data terpadu untuk segera diinput dan dikirim ke Pusat untuk difinalisasi agar adanya perubahan data keluarga penerima manfaat (KPM).(Srn/Hsg)