DPRD Kotawaringin Timur
Perlu Dukungan Sarpras di Sektor Perikanan
SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj Darmawati mendorong pemerintah daerah setempat untuk lebih serius dan meningkatkan perhatian kepada para nelayan lokal maupun masyarakat yang membudidayakan ikan dengan bertambak. Hal ini untuk mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah selatan.
“Kami minta Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan untuk lebih meningkatkan bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) perikanan. Baik itu berupa alat tangkap ikan
seperti jaring dan sejenisnya, dan bibit ikan untuk dibudidayakan oleh masyarakat dengan cara di tambak,” kata Darmawati, Rabu (7/9/2022).
Dirinya mengatakan potensi tambak ikan di daerah selatan Kabupaten Kotim memang menjanjikan dan diyakini mampu menggerakkan roda ekonomi. Maka dari itu program perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak setengah hati, supaya hasilnya pun bisa maksimal. Apalagi potensi perikanan di daerah ini sangat luar biasa.
“Potensi budidaya tambak diharapkan mampu bersaing menjadi salah satu sektor membangkitkan perekenomian masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kotim. Maka dari itu kami mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan dan memaksimalkan dalam membantu para nelayan ataupun masyarakat di wilayah tersebut,” ujar Darmawati.
Dikatakannya juga, banyak masyarakat yang memiliki kemampuan, akan tetapi mereka kadang terkendala modal dan juga pemasaran hasil tambak. Maka pemerintah daerah harus membantu masyarakat dengan memberikan bantuan bibit ikan berkualitas untuk dibudidayakan.
“Pemerintah daerah juga dapat membantu memasarkan hasil tambak, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten diharapkan mulai dari tahap awal hingga pemasaran hasil produksi ikan nantinya harus dilakukan, hal itu untuk masyarakat kita,” sebutnya.
Darmawati menambahkan di wilayah selatan Kabupaten Kotim, selain untuk sentra pertanian juga sangat cocok jadi kawasan perikanan. Sayangnya selama ini masyarakat masih belum maksimal untuk berusaha kedua sektor itu karena masih banyak kendala yang tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan pemerintah daerah. (erk/bud)