Kotawaringin Timur
Kecamatan Pulau Hanaut Bersama PT RMU Gelar Lokakarya Pemetaan Partisipatif
![](https://i1.wp.com/gerakkalteng.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221108-WA0005.jpg?resize=780%2C405&ssl=1)
SAMPIT – PT Rimba Makmur Utama (RMU) bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengadakan Lokakarya Pemetaan Partisipatif di aula kecamatan setempat, Senin (7/11/2022).
Hadir sebagai narasumber Camat Pulau Hanaut dan Konsultan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 11 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut.
“Sebelas desa tersebut adalah Desa Rawasari, Makarti Jaya, Hanaut, Bapinang Hulu, Bamadu, Penyaguan, Babaung, Bapinang Hilir, Babirah, Hantipan dan Bapinang Hilir Laut”, kata Kepala Zona Pulau Hanaut PT RMU Angga.
Menurut Angga, kegiatan lokakarya ini selain bertujuan untuk menyampaikan hasil dari pemetaan partisipatif desa juga untuk menampung saran dan masukan dari para pemangku kepentingan.
“Tidak kalah pentingnya juga yakni kesepakatan bersama terkait batas-batas dan hak kelola lahan dari setiap desa yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut,” ucapnya.
“Harapannya dari hasil kegiatan lokakarya ini pemerintah desa dapat membuat perencanaan desa dari potensi yang sudah terpetakan dan tataguna lahan untuk kemajuan desa kedepannya,” pungkas Angga.
Pada kesempatan yang sama, Camat Pulau Hanaut Sufiansyah mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini.
“Pemetaan partisipatif ini berisikan semua data wilayah desa, diharapkan dari kegiatan ini pemerintah desa bisa mengerti serta memahami administrasi pemerintahan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Hanaut Nanang Qasim mengatakan kegiatan lokakarya pemetaan partisipatif ini sangat penting untuk dilaksanakan guna menghindari konflik dan sengketa lahan, baik antar warga maupun konflik batas antar desa.
“Jangan sampai pihak pemerintah desa tidak mengetahui batas-batas desanya sendiri, karena hal ini akan berpengaruh pada perencanaan tata ruang desa termasuk penetapan pola tata guna lahan desa”, tukas Nanang. (Tbk/bud)