Serapan APBD Perlu Dioptimalkan

PALANGKA RAYA, GERAKKALTENG. COM – Anggota DPRD Kalteng dari setiap komisi menggelar rapat membahas APBD dan SKPD dalam perencanaannya di tahun 2019. Dari Komisi A menyimpulkan dimana serapan APBD dianggap perlu dioptimalkan setelah mengevaluasi anggaran di tahun 2018 yang dinilai kurang terserap baik oleh pihak pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait.
Anggota komisi A DPRD Kalteng, H. Jubair Arifin dari Fraksi PDIP mengatakan, serapan nasional akan berdampak kepada pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu pihak pemerintah provinsi perlu memaksimalkan terserapnya anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerah.
“Kita berharap sekali agar di triwulan ke-4 semester II ini jangan sampai ada yang tidak mencapai target dan terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran setidaknya 90 % lebih di akhir tahun ini. Sehingga dapat menjadi aset bagi pihak pemerintah provinsi untuk pembangunan di tahun 2019,” kata Jubair.
Masalah yang mendasari menurutnya adalah perencanaan dan regulasi dimana semua pihak bersikap hati-hati sekali dalam menyerap anggaran. Namun, pihak dewan juga tidak ingin terlalu berhati-hati dalam hal tersebut, karena itu perlu adanya SOP yang jelas dalam rangka merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan bersama antara pihak DPRD dan pemerintah. Sedangkan di sisi lain kesadaran wajib pajak dinilai sangat kurang, sebagai salah satu contohnya menurut Jubair, pengguna jalan lintas Kalteng banyak yang membayar pajaknya dari plat luar daerah. Maka daripada itu penting adanya keseriusan dari pihak terkait dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak kontraktor dan transportir.
Untuk itu, ia berpesan dimana pihak Dispenda harus melakukan koordinasi tepat terhadap pihak-pihak terkait sehingga ada kesamaan pemahaman wajib pajak yang harus dipungut sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang jelas sudah ada objek-objek pajak yang ditetapkan. Di dalamnya tertera pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. (FG)