Terkait Program CSR, DPRD Kutai Barat Kunjungi DPRD Barito Timur

Foto : para anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat bersma anggota DPRD Kabupaten Barito Timur melakukan foto bersama sesuai melakukan kegiatan rapat tertutup antar dua lembaga.

Gerakkalteng.com – Tamiang Layang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, H. Syaparuddin mengatakan, salah satu tujuan kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah berjalan di Kabupaten Barito Timur.

“Hari ini kami berkunjung ke Barito Timur, pertama terkait masalah Bapemerda bagaimana strategi untuk bikin peraturan daerah dan ada beberapa hal yang tidak ada di Kutai Barat,” ucap H. Syaparuddin, Rabu (9/11/2022).

Meski demikian, kata Syaparuddin seperti perda CSR ini yang perlu kami adopsi dari rekan-rekan walaupun muda wajib di adopsi. Dikatakannya bahwa di Kutai Barat ini banyak sekali perusahaan di bidang tambang dan perkebunan sawit.

“Sementara CSR tidak begitu jalan, hari ini kami datang ke Barito Timur agar supaya bisa diberikan ilmu perda CSR dan supaya konek, karena banyak ditempat keperdaan. Kami juga minta sof copy peraturan daerah tentang ketenagakerjaan selama ini kita cuma interen saja,” kata dia.

Meski demikian, ujar Syaparuddin, dengan adanya perda ini kami bisa menyampaikan kepada perusahaan.

“Mohon CSR bisa diberikan kepada masyarakat kami,” pintanya.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nur Sulistio bersama anggota lainnya mengucapkan terimakasih kasih atas kehadiran para anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami tentu semua merasa berterimakasih dan bersyukur, saudara-saudara kita dari Kutai Barat berkenan bisa silahturahmi. Yang mana pada faktanya adalah Kabupaten mereka ini lebih usianya senior di bandingkan Barito Timur,” katanya.

Selanjutnya, kata Nur Sulistio lagi, pendapatan APBD mereka juga lebih tinggi, jadi dari situlah kita bisa menyerap pengetahuan dan juga pengelolaan pemerintah dari Kutai Barat.

“Mereka datang kesini berkoordinasi berkenan dengan Raperda-raperda dan tadi ada yang beberapa poin termasuk ketenagakerjaan, CSR dan retribusi pajak dengan retribusi walet,” katanya.

Kata Nur Sulistio lagi, sedangkan kita sebaliknya justru lebih banyak mendapatkan informasi tentang pengelolaan terutama potensi-potensi daerahnya yang bisa menunjang pembangunan. (ags)