Abaikan Pembayaran Tunjangan Daerah, Pemkab Kotim Dinilai Tidak Punya Hati Nurani

PALANGKA RAYA – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kota Waringin Timur (Kotim) yang menuntut pembayaran Tunjangan Daerah (Tunda) yang belum dibayarkan enam bulan terakhir mengaku kecewa dengan sikap pihak Pemkab setempat. Pasalnya, pihak Pemkab, khususnya Bupati Kotim dinilai tidak menghiraukan tuntutan pembayaran tersebut.

Hal ini diungkapkan Drs Menteng Asmin selaku Direktur LSM LDW Kalteng yang mendukung para ASN untuk mendapatkan hak atas pembayaran Tunda tersebut. Ia mengatakan bahwa Pemkab Kotim seolah tidak punya rasa peduli dan hati nurani yang berpihak atas keluhan para ASN tersebut. Padahal, menerima Tunda adalah hak para ASN, namun dalam enam bulan terakhir dana tersebut tidak dibayarkan.

“Saya sudah koordinasi dengan perwakilan ASN yang menuntut pembayaran Tunda tersebut. Dari pihak Pemkab Kotim belum memberikan penjelasan dan kepastian kapan dana Tunda tersebut dibayarkan” jelas Menteng, Kamis (26/1/2023).

Ditambahkannya, ia juga sudah berkomunikasi langsung dengan para ASN, khususnya Guru yang ada di Pemkab Kotim yang membenarkan bahwa Pemkab Kotim belum memberikan kepastian pembayaran dana Tunda yang terlambat dibayarkan tersebut.

“Jika Pemkab Kotim tidak memberikan penjelasan terkait kepastian pembayaran dana Tunda ini, jangan salahkan para ASN jika melakukan Demo secara besar-besaran. Termasuk para ASN yang berencana melakukan aksi mogok kerja” sebutnya.

Ia juga mengatakan bahwa tindakan yang akan dilakukan para ASN ini bukan tanpa alasan. Adanya pembayaran dana Tunjangan Daerah bagi para ASN tentunya akan sangat membantu bagi para ASN tersebut. Terlebih para ASN memiliki tanggungan keluarga. Sehingga, dengan ada pembayaran Tunda akan membantu memenuhi kebutuhan para ASN.

“Pemkab perlu melihat, tugas ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika ASN merasa kecewa dengan Pemkab, dalam hal Bupati Kotim karena belum menyelesaikan masalah pembayaran Tunda ini, maka bukan tidak mungkin berpengaruh pada kinerja ASN Pemkab Kotim kedepan” tegas Menteng.

Ia juga menegaskan siap memberikan dukungan bagi para ASN Pemkab Kotim dalam menuntut hak tersebut. Pasalnya sebut Menteng, ini menyangkut nasib Pemkab Kotim kedepan dan bagaimana jalannya roda pemerintahan di Pemkab Kotim yang baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotim, Irawati saat dikonfirmasi permasalahan tuntutan para ASN ini melalui saluran Whatapps belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, tidak adanya pembayaran Tunda untuk para ASN tersebut, disampaikan Unyi yang akan menjadi koordinator rencana aksi demo tersebut dalam membantu para ASN mendapatkan hak atas Tunda tersebut. Menurutnya, ada ribuan ASN yang belum dibayarkan Tunda oleh Pemkab Kotim dan hal inilah yang memicu rencana demo para ASN akan kepastian pembayaran atas dana Tunjangan Daerah tersebut.

“Ada yang sudah enam bulan terakhir, yaitu dari Bulan Juli Tahun 2022 lalu Tunda tidak dibayarkan kepada para ASN oleh pihak Pemkab Kotim” jelas Unyi, Selasa (24/1/2023)

Disebutkannya juga, sebagai dukungan untuk para ASN yang memperjuangkan hak atas pembayaran Tunda tersebut, tentunya tidak semua ASN yang melakukan aksi demo. Karena bukan tidak mungkin akan berdampak pada nasib para ASN tersebut akibat adanya tekanan dari para pimpinan. Seperti intervensi ataupun intimidasi yang berdampak pada karir para ASN.

Untuk itu lanjutnya, aksi demo akan melibatkan ASN yang benar-benar berani maju dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Termasuk melihatkan kalangan masyarakat dan ormas yang peduli dengan nasib para ASN yang ada di Kotim.

Dikatakannya, pembayaran Tunda untuk para ASN di Kotim tidak seharusnya diabaikan atau terlambat ditangani. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kondisi kinerja para ASN sendiri yang sangat berharap agar Tunda dapat dibayarkan tepat watu.

“Rencananya kami akan melalukan Demo dan meminta agar ada penyelesaian dari Bupati Kotim masalah belum dibayarkannya Tunda ini” tegas Unyi. (bud)